UNDANG-UNDANG RI NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG USAHA MIKRO , KECIL DAN MENENGAH ( UMKM )

UNDANG-UNDANG  RI  NOMOR 20

TAHUN 2008 TENTANG  USAHA MIKRO , KECIL DAN MENENGAH  (  UMKM )

UNDANG-UNDANG RI
NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG UMKM

1. LATAR BELAKANG

                - Masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar negara RI Tahun 1945 harus diwujudkan melalui pembangunan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi.

                - Amanat ketetapan MPR RI No. XVI Tahun 1998 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi, usaha mikro, kecil dan menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral dari sistem ekonomi kerakyatan

                - Pemberdayaan UMKM diselenggarakan secara menyeluruh, optimal dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, kesempatan berusaha, dukungan dan perlindungan serta pengembangan usaha seluas-luasnya.

2. PENGERTIAN UMKM

    1)        Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang                perorangan        dan / atau badan usaha perorangan yang                 memenuhi kriteria sbb :

         -     memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,-               tidak termasuk tanah dan bangunan.

         -     memiliki hasil penjual tahunan paling banyak Rp.              300.000.000,-

    2) Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri     sendiri, yang dilakukan oleh orang perorang atau badan                 usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan        cabang perusahaan, yang memenuhi kriteria sbb :

         -     memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- tidak             termasuk tanah dan bangunan

         -     memiliki omzet tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- s/d                paling banyak Rp. 2.500.000.000,-

    3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang      berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorang atau                 badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau        bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, yang      memenuhi kriteria sbb :

         -     memiliki aset bersih lebih dari Rp. 500.000.000,- s/d paling            banyak Rp. 10.000.000,- tidak termasuk tanah dan                 bangunan

         -     memiliki omzet tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,- s/d             paling banyak Rp. 50.000.000.000,-

    4) Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang                 dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan                 bersih atau omzet tahunan lebih besar dari usaha            menengah yang meliputi, usaha nasional milik negara atau                 swasta, usaha patungan, usaha asing, dll.

3. ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP PEMBERDAYAAN UMKM

    * Asas pemberdayaan UMKM

        - Kekeluargaan                           

        - Demokrasi ekonomi

        - Kebersamaan

        - Efesiensi berkeadilan

        - Berkelanjutan          

        - Berwawasan Lingkungan

        - Kemandirian

        - Keseimbanga kemajuan, dan

        - Kesatuan ekonomi nasional              

   * Tujuan Pemberdayaan UMKM

     untuk menumbuhkan dan mengembangkan usaha dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan

    * Prinsif Pemberdayaan UMKM

       - Penumbuhan kemandirian, kebersamaan dan

         kewirausahaan UMKM untuk berkarya dengan prakarsa

         sendiri

       - perwujudan kebijakan publik yang transparan,        akuntabel,

         dan berkeadilan

       - usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar

       - meningkatkan daya saing UMKM, dan

       - Penyelenggaraan perencanaan,  pelaksanaan dan

         pengendalian secara terpadu.

4. PENUMBUHANN IKLIM USAHA UMKM

     Pemerintah dan pemerintah daerah menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan kebijakan yang meliputi aspek :

       a. Pendanaan

       b. Sarana dan Prasarana

       c. Informasi Usaha

       d. Kemitraan

       e. Perizinan Usaha

       f. Kesempatan Berusaha

       g. Promosi Dagang dan

       h. Dukungan kelembagaan     

      

5. PENGEMBANGAN USAHA UMKM

      Pemerintah dan pemerintah daerah mamfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang :

       a. Produksi Pengolahan

       b. Pemasaran

       c. Sumber Daya Manusia dan

       d. Desain dan Teknologi

6. PEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN UMKM

    * Pemerintah danPemerintah Daerah menyediakan pembiayaan bagi usaha

       mikro dan kecil melalui :

       - BUMN dan BUMS dalam bentuk Pemberian pinjaman, penjaminan,

         hibah dan pembiayaan lainnya

       - usaha besar Naasional dan Asing

       - Bantuan luar negeri dan sumber-sumber pembiayaan lain yang sah serta

         tidak mengikat

       - Memberikan insentif dalam bentuk persyaratan perizinan, keringanan 

         tarif dll.

    * UMKM diberi akses terhadap peluang pinjaman atau kredit dengan cara :

       - Kemampuan menyusun Studi Kelayakan Usaha (SKU)

       - Meningkatkan pengetahuan tentang prosedur pengajuan kredit atau

         pinjaman dan

       - Meningkatkan pemahaman, keterampilan teknis dan manajerial usaha

       - Modal kerja dan investasi

       - Mengembangkan lembaga penjamin kredit.

7. KEMITRAAN UMKM

  * Pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat memfasilitasi, mendukung dan menstimulasi kegiatan kemitraan, baik kemitraan antar usaha mikro, kecil dan menengah dan kemitraan UMKM dengan usaha besar mencakup proses alih keterampilan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia dan teknologi

  * Kemitraan dilaksanakan dengan pola :

     a. Inti Plasma

     b. Subkontrak

     c. Waralaba

     d. Perdagangan Umum

     e. Distribusi dan keagenan,  dan

     f. Bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan (Joint Venture)

        dan outsourcing.

  

PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN UKM RI

NOMOR : 02 TAHUN 2012

TENTANG

PENGGUNAAN LAMBANG KOPERASI INDONESIA

KOPERASI INDONESIA 

Download filenya dilink ini 

http://www.ziddu.com/download/20047206/Permenkoplogokop17042012finallogogaruda-PUBLISH.pdf.html