Teknik Penyusunan RDK dan RDKK
I.
PENDAHULUAN
1. Dasar
Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 273/Kpts/Ot.160/4/2007 Tentang Pedoman
Pembinaan Kelembagaan Petani. Lampiran 2 Pedoman Penyusunan Rencana Definitif
Kelompok Tani (RDK) Dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK)
2. Latar
Belakang
Program utama pembangunan pertanian yaitu: Peningkatan Ketahanan Pangan dan
Pengembangan Agribisnis. Kedua program tersebut pada dasarnya merupakan upaya
untuk meningkatkan ketersediaan pangan menuju Ketahanan Pangan Nasional maupun
daerah, melalui tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutu serta
merata dengan harga terjangkau oleh seIuruh lapisan masyarakat di tingkat rumah
tangga. Ketahanan pangan tersebut merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah
dan masyarakat.
Untuk
mewujudkan program ketahanan pangan tersebut, khususnya penyediaan pangan,
perlu disusun rencana/sasaran setiap tahun. Petani sebagai pelaku utama
pembangunan pertanian melalui musyawarah menyusun Rencana Definitif Kelompok
(RDK) yang merupakan rencana kerja usahatani dari kelompok tani untuk satu
periode 1 (satu) tahun berisi rincian kegiatan dan kesepakatan bersama dalam
pengelolaan usahatani.
RDK
hendaknya dijabarkan lebih lanjut oleh kelompok tani dalam suatu Rencana
Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang merupakan alat perumusan untuk
memenuhi kebutuhan sarana produksi dan alat mesin pertanian, baik yang
berdasarkan kredit/permodalan usahatani bagi anggota kelompok tani yang
memerlukan maupun dari swadana petani. Pesanan berupa RDKK yang disusun melalui
musyawarah anggota kelompok tani hendaknya disampaikan kepada Gabungan kelompok
tani, Perusahaan Mitra (distributor pupuk dan benih) serta Perbankan (khusus
untuk keperluan kredit) selambat-Iambatnya 1 (satu) bulan sebelum Musim Tanam,
sehingga teknologi dapat diterapkan sesuai anjuran.
Oleh karena
itu penyusunan RDKK yang dilaksanakan oleh kelompok tani secara serentak dan
tepat waktu merupakan kegiatan strategis, sehingga perlu suatu gerakan untuk
mendorong petani/ kelompok tani menyusun RDKK.
Mekanisme
penyusunan RDKK harus memperhatikan keinginan para petani, namun mengingat
kemampuan petani dalam menyusun perencanaan masih terbatas, maka penyuluh
pertanian perlu mendampingi dan membimbing petani/kelompok dalam menyusunnya, sehingga
rencana yang disusun sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan petani dalam
menjalankan kegiatan usahataninya.
3. Tujuan
Pedoman
penyusunan RDK dan RDKK bertujuan:
1. Meningkatkan peran kelompok tani dalam menyusun rencana kegiatan usahatani
berkelompok;
2. Meningkatkan peran penyuluh pertanian dalam membimbing kelompok tani
penyusunan rencana kegiatan usahatani berkelompok.
3. Sasaran
Sasaran yang
ingin dicapai adalah :
1. Tersusunnya rencana kegiatan usahatani berkelompok yang baik sebagai pedoman
anggota kelompok dalam melaksanakan kegiatan usahataninya,
2. Tersusunnya rencana kebutuhan sarana produksi pertanian dan permodalan
sebagai pendukung kegiatan usahatani;
3. Terlaksana tugas dan fungsi penyuluh secara optimal dalam membimbing
kelompok tani penyusunan rencana kegiatan usahatani berkelompok.
4. Kata
Kunci
1. Rencana
Definitif Kelompok (RDK), adalah rencana kerja usahatani dari kelompok tani
untuk 1 (satu), yang disusun melalui musyawarah dan berisi rincian kegiatan dan
kesepakatan bersama dalam pengelolaan usahatani;
2. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) adalah rencana kebutuhan
kelompok tani untuk 1 (satu) musim tanam yang disusun berdasarkan musyawarah
anggota kelompok tani, meliputi kebutuhan benih, pupuk, pestisida, alat dan
mesin pertanian serta modal kerja, untuk mendukung pelaksanaan RDK yang
dibutuhkan oleh petani yang merupakan pesanan kelompok tani kepada gabungan
kelompok tani atau lembaga lain (distributor sarana produksi dan perbankan);
3. Penyuluhan Pertanian, adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta
pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya
dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya,
sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan,
dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi
lingkungan hidup;
4. Penyuluh Pertanian PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas,
tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada
satuan organisasi lingkuppertanian, perikanan, kehutanan untuk melakukan
kegiatan penyuluhan;
5. Pertanian (mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan
peternakan), adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani,
agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati
dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi,
modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya
bagi kesejahteraan masyarakat;
6. Usaha tani, adalah usaha di bidang pertanian, peternakan dan perkebunan;
7. Petani, adalah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya atau
korporasi yang mengelola usaha di bidang pertanian, wanatani, minatani,
agropasture, penangkaran satwa dan tumbuhan, di dalam dan di sekitar hutan,
yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa
penunjang;
8. Pekebun, adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang
melakukan usaha perkebunan;
9. Peternak, adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang
melakukan usaha peternakan;
10. Kontak tani adalah ketua atau mantan ketua kelompok tani yang masih aktif
sebagai anggota kelompok dan diakui kepemimpinannya dalam menggerakkan
anggota/petani untuk mengembangkan usahanya;
11. Kelompok tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas
dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi,
sumber daya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota;
12. Gabungan kelompok tani (GAPOKTAN) adalah kumpulan beberapa kelompok tani
yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi
usaha;
13. Pemberdayaan Kelompok, merupakan upaya memfasilitasi kelompok untuk
menggunakan potensi dan kreatifitasnya sendiri dalam mencapai tujuan
mensejahterakan petani anggotanya;
14. Intensifikasi Pertanian adalah upaya pengamalan ilmu dan teknologi dalam
usahatani untuk meningkatkan Produktivitas dan efisiensi dengan memanfaatkan1
potensi tanaman, lahan, daya dan dana secara terpadu serta mempertahankan
kelestarian sumberdaya alam.